Tradisi Pendidikan Islam Pada Abad 20 sampai Indonesia Merdeka

Sebelum membahas tentang pendidikan islam di indonesia pada abad 20 sampai indonesia merdeka, maka kita juga harus mengetahui sejarah pendidikan umum pada abad tersebut, karena awal dari pendidikan islam pada masa sekarang juga berawal dari pendidikan umum di masa dahulu. Perkembangan dan pertumbuhan pendidikan islam di Indonesia secara kuat dipengaruhi oleh tradisi pendidikan di timur tengah pada masa modern. Namun demikian, kenyataan politik di tanah air pada zaman Hindia Belanda mengembangkan sistem pendidikan sekolah sehingga cukup beralasan untuk berasumsi bahwa perkembangan madrasah di Indonesia juga merupakan respon atas kebijakan dan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Dalam bahasa yang lebih sederhana dapat dikatan bahwa sekolah islam adalah sekolah Belanda yang diberi muatan keagamaan.

Ketika akan mengembangkan pendidikan bagi rakyat Indonesia, diperkirakan oleh beberapa ahli Belanda bahwa pemerintah Belanda akan memanfatkan tradisi pendidikan rakyat yang sudah berkembang, yaitu pendidikan islam. Akan tetapi secara teknis usulan tersebut sulit dipenuhi karena tradisi pendidikan islam waktu itu dipandang memiliki kebiasaan yang dianggap jelek, baik dari sudut kelembagaan, kurikulum, maupun metode pengajarannya. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda memilih bentuk sekolah yang sudah dikembangkan sejak dulu, khususnya dalam rangka misionaris.[1]

Sistem sekolah pemerintah Hindia Belanda untuk rakyat indonesia pada mulanya terbatas untuk kalangan bangsawan, yakni sekolah kelas satu (Hollands Inlandse School). Pada tahun 1914, pemerintah Hindia Belanda mengubah status MULO (Meer Unigibreid Leger Onderwijs) dari lembaga kursus menjadi sekolah lanjutan. Lulusan HIS terbuka untuk mengikuti MULO sehingga kesempatan bagi kalangan bangsawan Indonesia untuk meningkatkan pengetahuannya melalui sekolah lanjutan mulai terpenuhi. Untuk kelanjutan dari MULO, disediakan sekolah lanjutan tingkat atas, yang terkenal dengan nama AMS (Algemene Middelbare School). Untuk pertama kali AMS didirikan di Jogjakarta pada tahun 1919 dengan klasifikasi bagian B yang mengkhususkan pada pendidikan ilmu pengetahuan alam. Kemudian menyusul didirikan AMS bagian A dalam bidang Ilmu pengetahuan Kebudayaan di Bandung dan di Surakarta. HIS, MULO, dan AMS merupakan cikal bakal dari sekolah di zaman sekarang ini yaitu SD, SMP, dan SMA.[2]

Dalam pembahsan ini penulis membagi periode tentang pendidikan Islam di Indonesia menjadi 2 yaitu :

  1. 1.      Pendidikan Islam di Indonesia pada abad 20 (sebelum Indonesia merdeka)

Pendidikan islam pada awal abad 20 bertujuan sebagai upaya menghadapi pendidikan kolonial. Pada awal abad 20 M, pendidikan di Indonesia terpecah menjadi 2 golongan yaitu :

  1. Pendidikan yang diberikan oleh sekolah barat yang sekuler yang tidak mengenal ajaran agama.
  2. Pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren yang hanya mengenal agama saja.[3]

Atau menurut istilah Wirjosukarto (1985) pada masa tersebut terdapat 2 corak pendidikan, yaitu corak lama yang berpusat di pondok pesantren dan corak baru dari sekolah yang didirikan pemerintah Belanda.[4] Hasil penelitian Steenbrink (1986) menunjukkan bahwa pendidikan kolonial tersebut sangat berbeda dengan pendidikan Islam Indonesia yang tradisional, bukan saja dari segi metode, tetapi lebih khusus pada segi isi dan tujuannya. Pendidikan yang dikelola oleh pemerintah kolonial khususnya berpusat pada pengetahuan dan ketrampilan dunia yaitu pendidikan umum. Sedangkan lembaga pendidikan islam lebih ditekankan pada pengetahuan dan ketrampilan untuk agama.[5]

Wirjosukarto merinci ciri dari masing corak pendidikan sebagai berikut :

  1. Ciri corak Lama

-          Menyiapkan calon kyai atau ulama yang hanya menguasai masalah agama

-          Kurang diberikan pengetahuan untuk menghadapi perjuangan hidup

-          Sikap isolasi yang disebabkan karena sikap non kooperasi secara total dari pihak pesantren terhadap apa saja yang berhubungan dengan bara, dan aliran islam tidak leluasa untuk bisa masuk karena dihalangi oleh belanda.

  1. Ciri corak baru

-          Hanya menonjolkan intelek dan sekaligus hendak melahirkan golongan intelek

-          Pada umumnya bersifat negatif terhadap agama islam

-          Alam pikirannya menjadi asing dari kehidupan bangsanya.[6]

Jurang yang memisahkan antara kedua golongan tersebut semakin jelas dan semakin hari semakin meluas, baik dalam aktivitas sosial maupun intelektual, dalam cara bergaul, berpakaian, berbicara, berfikir dan sebagainya. Golongan inteligensia barat disebut intelek, sedangkan golongan inteligensia pesantren disebut ulama.[7]

Pada corak pendidikan pondok pesantren, tujuan utamanya adalah menyiapkan calon lulusan yang hanya menguasai masalah agama semata. Rencana pelajaran (kurikulum) ditetapkan oleh kiyai dengan menunjuk kitab-kitab apa yang harus dipelajari. Penggunaan kitab dimulai dari jenis kitab yang rendah dalam satu disiplin ilmu keislaman sampai pada tingka yang tinggi. Kenaikan kelas atau tingkat ditandai dengan bergantinya kitab yang ditelaah setelah kitab-kitab sebelumnya selesai dipelajarinya. Ukuran kealiman seorang santri bukan dari banyaknya kitab yang dipelajari tetapi diukur dengan praktik mengajar sebagai guru mengaji, dapat memahami kitab-kitab yang sulit dan mengerjakan kepada santri-santri lainnya.[8]

Pandangan tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa hakikat manusia adalah sebagai ‘abdullah yang selalu mengadakan hubungan vertikal dengan Allah guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pendidikan dan pengajaran agama islam.

Pada tingkat permulaan isi pendidikan islam meliputi:

-          Belajar membaca al – qur’an tanpa memahami isi

-          Pelajaran dan praktek shalat

-          Perlajaran ketuhanan

Menurut mahmud yunus (1979) bahwa isi pendidikan islam pada pondok pesantren pada tahun 1900 – 1908 meliputi:

  1. Pengajian Al – qur’an
  2. Pengajian kitab yang terdiri atas beberapa tingkat yaitu:

-          Nahwu, shorof, dan fiqh dengan memakai kitab jurumiyah, matan Bina, Fathul Qorib, etc

-          Mempelajari tauhid, nahwu, shorof dengan memakai kitab sanusi, syaikh khalid (azhari, ‘Asymawi), Kailani, fathul Mu’in, etc

-          Mempelajari tauhid, nahwu, shorof, fiqh, tafsir dengan memakai kitab Kifayatul ‘Awam (Ummul-Barahin), ibnu Aqil, Muhalli, jalalain/Baidlawi, etc.[9]

Dengan demikian fungsi pendidikan islam adalah melestarikan dan mempertahankan nilai ketuhanan dan insani yang terkandung di dalam kitab tersebut. Hakikat tujuan pendidikan islam adalah terwujudnya penguasaan ilmu agama islam yang terkandung di dalam kitab para ulama terdahulu serta mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan. [10]

Islamic school before independent of Indonesia are:

  1. Madrasah Adabiyah

Menurut penelitian Mahmud Yunus, bahwa pendidikan islam pertama yang menggunakan kelas dan memakai bangku adalah adabiyah school di Padang. Sekolah ini didirikan oleh H. Abdullah Ahmad di Padang Panjang, sumatra Barat pada tahun 1907.

Keberadaan sekolah ini tidak bertahan lama karena mendapat reaksi yang sangat keras dari masyarakat tradisional pada waktu itu. Akibatnya dua tahun kemudian Adabiyah School ditutup. Setelah melakukan studi kelayakan pada madrasah Al – Iqbal Al Islamiyah di Singapura dan mendapat motivasi dari Syeh Taher Djalaludin, maka pada tahun 1909 M H. Abdullah Ahmad kembali mendirikan sekolah jenis yang sama di kota Padang dengan nama perguruan Adabiyah. Adabiyah hidup sebagai madrasah sekolah agama sampai tahun 1914 yang merupakan HIS pertama di Minangkabau.

Sebagai sekolah yang merupakan bentuk adaptasi atau penyesuaian dari sistem pendidikan surau ke pendidikan Barat maka perhatian terhadap pendidikan agama di sekolah Adabiyah sangat kecil. Pendidikan umum lebih ditekankan dari pendidikan agama, sebab pendidikan umum sangat laku di padang. Hal ini yang membedakan antara HIS yang diselenggarakan oleh Belanda dengan HIS yang didirikan oleh Abdullah Ahmad terletak pada pendidikan yang diajarkan yaitu Al – qur’an dan pendidikan agama sebagai pelajaran wajib.

Menurut Stoddart 1996 yang dikutip oleh Muhaimin, lembaga pendidikan HIS Adabiyah merupakan starting point adab baru dalam pembaharuan pendidikan islam yang mempengaruhi berdirinya lembaga pendidikan islam modern yang tidak hanya terbatas pada pendidikan dasar tapi juga pendidikan tingkat menengah dan atas.

  1. Madrasah Diniyah School

Didirikan oleh Zinuddin Labia El – Yunisi pada tahun 1915, sebagai sekolah agama pertama yang dilaksanakan menurut sistem pendidikan modern yaitu memakai alat tulis dan alat peraga, coeducation.

Pembaharuan yang dilakukan oleh Zinuddin Labia El – Yunisi melalui diniyah school adalah dengan menggunakan sistem klasikal dan memberikan pengetahuan umum selain pengetahuan agama. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketertarikannya dengan sekolah mesir modern, yang telah dianalisis oleh Delair Noer bahwa popularitas Zinuddin Labia El – Yunisi dalam mengembangkan pendidikan islam dibantu dengan kemampuannya berbahasa asing.

Diniyah school terdiri dari tujuh kelas, seperti yang dikutip oleh Elwis Nazar dalam Edwar, berupa sekolah rendah yang didirikan pemerintah Belanda, HIS. Bukunya berasal dari sekolah mesir sedangkan untuk tingkat rendah memakai buku yang ditulis oleh Zinuddin Labia El – Yunisi, diantaranya Aqaid Diniyyah, Mabady Arabiyah, etc.[11]

  1. Sumatra Thawalib

This is first surau that was opened formal school. Didirikan oleh Syech Abdul Karim Malik Amrullah, ayah dari Hamka. Didirikan pada tahun 1921. Thawalib belum menambah pelajaran umum, namun sudah menggunakan literatur modern dan klasik.[12]

  1. 2.      Pendidikan Islam di Indonesia periode indonesia merdeka

Pada tanggal 17 Agustus 1945 indonesia merdeka. Tetapi musuh – musuh indonesia tidak diam, bahkan berusaha untuk menjajah kembali. Pada bulan oktober 1945 para ulama di Jawa memproklamasikan perang Jihad fisabilillah  terhadap Belanda/ sekutu. Hal ini berarti memberikan fatwa kepastian hukum terhadap perjuangan umat islam. Pahlawan perang berarti pahlawan jihad yang dikategorikan sebagai war syuhada. Isi fatwa tersebut adalah :

  1. Kemerdekaan Indonesia (17-08-1945) wajib dipertahankan.
  2. Pemerintah RI adalah only one perintah yang sah yang wajib dibela dan diselamatkan
  3. Musuh RI (Belanda atau Sekutu), pasti akan menjajah kembali bangsa Indonesia. Karena itu kita wajib mengangkat senjata untuk menghadapi mereka.
  4. Kewajiban – kewajiban tersebut di atas adalah Jihad Fisabilillah.

Ditinjau dari segi pendidikan rakyat, maka fatwa ulama mempunyai arti yang sangat besar. Fatwa tersebut memberi keuntungan sebagai berikut :

  1. Para ulama dan santri dapat mempraktekkan ajaran Jihad Fisabilillah yang sudah dikaji selama beberapa tahun dalam pengajian kitab fiqh di pondok atau pesantren.
  2. Pertanggungjawaban mempertahankan kemerdekaan tanah air itu menjadi sempurna terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan yang maha esa.

Ditengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah RI tetap membina pendidikan agama pada khususnya. Pembinaan pendidikan agama itu secara formal institusional dipercayakan kepada departemen agama dan departemen P dan K (Dep dik Buk). Oleh karena itu dikeluarkan peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah umum (negeri dan swasta). Pembinaan pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Agama itu sendiri.

Pendidikan agama islam untuk sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelum itu pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman jepang, berjalan sendiri di masing daerah.

Pada bulan desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua menteri yaitu menteri agama dan menteri pendidikan dan pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR (sekolah rakyat = Sekolah dasar) sampai kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan di Indonesia belum mantap. Sehingga SKB dua menteri di atas belum berjalan dengan semestinya. Daerah diluar jawa masih banyak yang memberikan pendidikan agama mulai kelas I SR. Pemerintah membentuk majelis pertimbangan pengajaran agama islam pada tahun 1947, yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari departemen P & K dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari departemen agama. Tugasnya ikut mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum.[13]

Pada tahun 1950 ketika kedaulatan indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari departemen agama dan Mr. Hadi dari departemen P & K. Hasil dari panitia itu adalah SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951, isinya ialah :

  1. Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV sekolah rakyat.
  2. Di daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya di Sumatra, Kalimantan dan lainnya), maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I SR dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
  3. Di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
  4. Pendidikan agama diberikan kepada siswa minimal 10 orang dalam 1 kelas dan mendapat izin dari orang tua atau wali.
  5. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh departemen agama.

Untuk menyempurnakan kurikulumnya maka dibentuk panitia yang dipimpin oleh KH. Imam Zarkasyi dari pondok Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh menteri agama pada tahun 1952.[14]

Undang – undang no. 4 tahun 1950, tentang dasar – dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, memberikan kesempatan untuk masuknya pengajaran agama di sekolah, disamping mengakui sekolah agama (madrasah yang diakui oleh menteri Agama) sebagai lembaga penyelenggara kewajiban belajar. Tap MPRS No. 2 tahun 1960 menetapkan : ”Pemberian pelajaran agama pada semua tingkatan pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi negeri, disamping pengakuan bahwa “Pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang otonom dibawah pembinaan departemen Agama”. Kemudian Tap MPRS No. 27 tahun 1966, menetapkan bahwa “Agama, Pendidikan dan Kebudayaan” adalah unsur mutlak dalam Nation and Character Building, sekaligus menetapkan bahwa “pendidikan agama menjadi mata pelajaran pokok dan wajib diikuti oleh setiap murid sesuai dengan agama masing”. Selanjutnya pentingnya pembinaan dan pembangunan kehidupan keagamaan (termasuk lembaga pendidikan agama) serta pendidikan agama di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi negeri, selalu mendapat perhatian dalam GBHN. Akhirnya, tap MPR No.2 tahun 1988 tentang “Asas Tunggal” yang menetapkan bahwa pancasila adalah satu – satunya asas bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, lebih memantapkan usaha masuknya lembaga pendidikan agama islam (pesantren dan madrasah) dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian lebih memantapkan usaha integrasi pendidikan islam ke dalam pendidikan nasional.[15]

Dengan perkembangan zaman dapat diidentifikasikan beberapa Islamic School after Indonesia Independent :[16]

  1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Tingkat Dasar)
  2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (Tingkat Menengah Pertama)
  3. Madrasah Aliyah Negeri (tingkat Menengah Atas). In the early as Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA) and Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN)
  4. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) and then change as IAIN (Institut Agama Islam Negeri)

Dapat disimpulkan bahwa Pendidikan islam pada masa merdeka diarahkan sebagai upaya integrasi pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional.

  1. C.    Types of Islamic Educational Institution:

According to M. Asrori Ardiansyah, M.Ed types of islamic educational institution devided 3 kinds:

  1. a.      NU – Based on Islamic Boarding School

Strong waves of Islamic education reform, which occurred along with Islamic reformism, touched pesantren. While maintaining the traditional aspects of the education system, a number of pesantren in Java have, at the same time, begun to adopt the madrasah system. The experience of Pesantren Tebuireng Jombang East Java is important to note. Founded by a charismatic and outstanding ulama of the 20th century, Kyai Hasyim Asy’ari (1871–1947), Pesantren Tebuireng set the model for pesantren and ulama, especially in Java. Almost all of the important pesantren in Java have been founded by disciples of Kyai Hasim Asy’ari, therefore following the Tebuireng model. Together with the NU, which he founded in 1926, Kyai Hasyim had a central and strategic position in the legacies of ulama in Java. As such, he is known as the Hadratus Syaikh (Big Master) for ulama in Java.

Attempts to reform the educational system of pesantren began during the 1930s. The NU-based pesantren adopted the madrasah system by opening a six-grade system consisting of a preparatory grade for one year followed by a madrasah grade for six additional years. Furthermore the pesantren also included non-Islamic sciences in its curriculum such as Dutch language, history, geography, and math. This process continued as the pesantren was managed by his son Kyai Abdul Wahid Hasyim (1914– 53), whose concerns were to bring the legacies of pesantren into modernity. During the 1950s, he made madrasah system the main model of education in Tebuireng .

Tebuireng was not the only pesantren to make changes to its system. Pesantren Krapyak of Yogyakarta also became part of the reformist movement in the early 20th century. Kyai Ali Maksum (1915–89), the founder and the pesantren leader of Krapyak was recognized as a figure with a “modernist spirit.” Like Kyai Wahid Hasyim of Tebuireng, he also combined the madrasah into pesantren systems. In addition, Pesantren Tambak Beras and Pesantren Rejoso, both in Jombang, also adopted reformist agenda by implementing the madrasah system by introducing non-Islamic knowledge into their curriculum.

It can be concluded that, along with socio-religious changes following modernization and Islamic reformism, the transformation of Islamic education became a part of general discourse within Indonesian Islam at the beginning of the 20th century. The pesantren ulama, strictly holding the traditional legacies of Islam, gradually transformed the educational sytem by adopting the modern system of madrasahs. In addition, the main orientation of pesantren also changed form a focus on producing ulama. Instead, like other modern Muslim groups, the learning system of Pesantren Tebuireng is directed toward a larger agenda, “to educate students to be able to develop themselves to be ‘intellectual ulama’ (ulama mastering secular knowledge) and ‘ulama intellectual’ (scholars mastering secular as well as religious knowledge.

  1. Modern Pesantren

In the history of Islamic education in Indonesia, this type of pesantren is said to be the first institution to create the principles for reforming Islamic education within the pesantren system. Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, founded on September 20, 1926 by three brothers (KH. Ahmad Sahal, KH. Zainuddin Fannani, and KH. Imam Zarkasyi) was the first modern pesantren designed to provide education able to respond to challenges faced by the Muslim community amidst changes in the socio-cultural life in Indonesia in the modern-day period.

Pesantren Gontor was founded during a period of important development for Indonesian Muslims. Forced by modernization by the Dutch colonial government (also known as “ethical politics”) and affected by changes in international networks centering Islamic reformism in Cairo , Egypt, Islamic education in Indonesia underwent fundamental changes. These changes were evident in the emergence of new Islamic educational institutions, especially those established by the first modern Muslim organization, Muhammadiyah, that adopted a modern system aimed at reforming the traditional educational system. As such, Islamic educational institutions became important parts of the Islamic reformism movement since the early 20th century.

In addition to introducing a new system and learning method—grade system, textbook, and non-religious subjects in the curriculum—pesantren also functioned as the medium to disseminate the ideas of Islamic reformism. It became the basis of creating new Muslims familiar with the spirit of modernism and progress, which had become a dominant discourse in Indonesia. Here the socio and religious dimension of madrasah can be clearly identified. Different from the type of pesantren that only provided classical religious learning and a kyai-centric system, madrasah provided a new religious perspective to respond to modernity. Unlike pesantren which functioned as the fabric of the ulama, madrasah were designed to create the so-called “learning Muslims.”

It is by this design that the foundation of Pesantren Gontor can be explained. It aimed to create new Muslims who could master either religious or secular knowledge as well as various life skills needed by the changing community. Since its inception, Gontor identified itself as a modern educational institution in contrast to a traditional pesantren which had been plagued with stagnancy and ineffective educational management. Imam Zarkasyi, one of Gontor’s founding fathers, saw that modern pesantren should apply freedom of thought, effective and efficient management, and adopt modern idea of progress (kemajuan) as well as modern devices. Like most Muslim reformers, he emphasized the need for madhab flexibility, which without would sometimes lead to stagnancy.

  1. Independent Pesantren

A new trend has recently emerged in Indonesia in the context of the development of pesantren and, to some extent, madrasah. This new trend is the presence of pesantren and madrasah that are independent in the sense that they have no affiliation with any Muslim mass organization. Instead, they are based largely on Salafi ideological beliefs.

It is difficult to know precisely when this new trend emerged. Even so, it is believed that the presence of independent pesantren and schools are closely related to the rise of Salafism in Indonesia in the 1980s. During this period, the advent and influence of Salafism can be identified with the emergence of so-called usroh groups. From a religious doctrine perspective, these groups follow the earlier Salafi figures such as Ahmad ibn Hambal and Ibn Taymiyah whose ideas were absorbed and developed by later figures such as Hasan al-Banna and Sayyid Qutb through Ikhwan al-Muslimin in Egypt and Abu al-A’la al-Mawdudi through Jema’at Islami in the India sub-continent. The doctrines of Salafism as developed by these figures have become the main reference for these groups.

To give an example, Pesantren Hidayatullah is based on contextualization of Salafi religious beliefs. This fact (to be demonstrated in the following section of statistical analysis) can be seen in the teachings developed by Ustadz Abdullah Said who created the idea of Muslim community (jemaah Islamiyah) (community who implements Islamic values in a comprehensive manner). Jemaah, in the context of the Islamic movement is frequently paralleled with hizb (party) and harakah (movement), although the concept of jemaah is used more widely than the other two. It is very frequently understood as a Muslim community more superior than others and as one claiming that the only solution they have is the correct one.

Another important characteristic of this group is the model of literal interpretation toward religious texts. As a result, they have a distinct physical appearance. For instance, males wear ghamis (an Arab garment for men) and have long beards, while females wear jilbab and veil, covering all parts of their bodies except for the eyes and hands. According to Islamic teaching, females are not allowed to show their bodies except to their husbands.


[1] Suwendi, Sejarah & Pemikiran Pendidikan Islam.Page. 64 – 65

[2] Ibid.Page. 68

[3] A. Mukti Ali, Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam. Page. 193.

[4] Amir Hamzah Wirjosukarto, Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam. Page. 47.

[5] Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Waktu Modern. Page. 24.

[6] Amir Hamzah Wirjosukarto, Pembaharuan Pendidikan. Page. 47 – 48

[7] Dr. Muhaimin, M.A. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam.2003. page. 70 – 71

[8] Dr. Muhaimin, M.A. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam.2003. page. 72

[9] Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. 1979. Page. 54 – 55

[10] Dr. Muhaimin, M.A. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam.2003. page. 73

[11] Samsul Nizar.Sejarah Pendidikan Islam, Menelusuri Jejak Pendidikan Era Rosululloh Sampai Indonesia. Page. 300

[12] Samsul Nizar.Sejarah Pendidikan Islam, Menelusuri Jejak Pendidikan Era Rosululloh Sampai Indonesia. Page. 302

[13] Dra. Zuhairini, dkk.Sejarah Pendidikan Islam.1986. Page. 151 – 153

[14] Ibid. Page. 153 – 154

[15] Dr. Muhaimin, M.A. Wacana Pengembangan Pendidikan Islam.2003. page 87 – 88

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s